Silahkan Download Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta Lampirannya

 

PPAJP : " Senantiasa Ikhlas Memberikan PELayanan (SIMPEL) "
Beranda
Beranda
Pemberitahuan
Wednesday, 17 December 2014

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomor 25/MK.01/2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Akuntan Beregister Negara (PMK 25/2014), khususnya terkait pelaksanaan Pasal 26, berdasarkan koordinasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.       Pelaksanaan ketentuan Pasal 26 huruf c PMK 25/2014 adalah sebagai berikut:

a.   peserta program Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) yang lulus selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014 berhak untuk memperoleh Register Akuntan dari Kementerian Keuangan. Permohonan untuk memperoleh Register Negara Akuntan tidak dibatasi tenggat waktu 31 Desember 2014

b.  peserta PPAk yang memperoleh Register Negara Akuntan sebagaimana dimaksud pada butir a dapat memperoleh gelar Chartered Accountant (CA) dari IAI tanpa mengikuti ujian dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan IAI, terutama terkait keanggotaan dan pengalaman kerja yang relevan minimum 3 tahun; dan

c.  permohonan untuk memperoleh CA sebagaimana dimaksud pada butir b dapat diajukan setelah 31 Desember 2014. Informasi lengkap terkait persyaratan dan tata cara pengajuan CA dapat diperoleh dengan menghubungi IAI (www.iaiglobal.or.id).

2.       Sesuai ketentuan Pasal 26 huruf d PMK 25/2014, lulusan program diploma IV (D-IV) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) atau sarjana (S-1) akuntansi dari perguruan tinggi negeri yang lulus sebelum 31 Agustus 2004 dan berhak untuk mendapat Register Negara Akuntan, dapat langsung mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat Register Negara Akuntan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum dan diberitahukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Ttd

Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

 
Sanksi Pembekuan Izin Penilai Publik Ir. Hendra Gunawan, M.Sc.
Monday, 08 December 2014

Menteri Keuangan melalui Keputusan Nomor 872/KM.1/2014 tanggal 25 November 2014, telah mengenakan sanksi berupa pembekuan izin kepada Penilai Publik Ir. Hendra Gunawan, M.Sc.

Penilai Publik Ir. Hendra Gunawan, M.Sc., selaku Pemimpin Rekan pada KJPP Hendra Gunawan dan Rekan, dikenakan sanksi pembekuan izin di Bidang Jasa Penilaian Properti (P) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015. 

Sanksi Pembekuan Izin terhadap Penilai Publik Ir.  Hendra Gunawan, M.Sc., dikenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.

Selama masa pembekuan izin,  Penilai Publik Ir.  Hendra Gunawan, M.Sc. dilarang memberikan jasa penilaian dan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.



 
PPAJP menerima Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2014
Thursday, 13 November 2014

 

Korupsi merupakan Kejahatan luar biasa dan untuk menciptakan Indonesia Bebas Korupsi berbagai langkah telah dilakukan, salah satunya adalah dengan memberikan predikat Wilayah Bebas Korupsi kepada sejumlah Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tanggal 30 Oktober 2014 Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) telah menerima penghargaan sebagai Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2014 bersama 11 unit lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan dan diharapkan hal ini dapat mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan yang terbaik dan menjadi model upaya pencegahan korupsi yang efektif.

 
Penetapan Keanggotaan Indonesia pada IFIAR
Thursday, 13 November 2014

 

International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) adalah Forum yang berfungsi sebagai sarana berbagi pengetahuan dan saling tukar pengalaman serta kerja sama antar regulator dan lembaga pengawas akuntan independen. Indonesia sendiri telah bergabung dengan IFIAR pada tahun 2012 (https://www.ifiar.org/Members.aspx) hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada International Forum of Independent Audit Regulators.

 
Pelaksanaan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Di Denpasar
Tuesday, 02 September 2014

Pada tanggal 3 Februari 2014, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara. Dalam peraturan menteri tersebut, terdapat beberapa pengaturan baru yang mengubah profesi Akuntan secara signifikan.

Salah satu perubahan tersebut adalah adanya kewajiban bagi Akuntan untuk mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) sebanyak 30 satuan kredit setiap tahunnya. Selain itu, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan (PPAJP) selaku pembina akuntan juga diwajibkan untuk menyelenggarakan PPL dimaksud sebagai bentuk pembinaan bagi Akuntan.

Kegiatan PPL ini bertujuan untuk terciptanya akuntan yang profesional dan memiliki daya saing dan Akuntan Publik dapat menjaga kompetensinya, khususnya terkait dengan:

  1. Kajian peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik .
  2. Strategi Pengembangan Sertifikasi Akuntan Publik Indonesia menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015.
  3. Perkembangan terkini Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berbasis International Standart on Auditing (ISA).

PPL yang diselenggarakan pada hari Kamis, 28 Agustus 2014 di Ruang Puri Agung Pamecutan Lt. 3, Hotel Puri Ayu, Jalan Jend. Sudirman No. 14A, Denpasar dihadiri oleh 124 peserta dan menghadirkan Bapak Langgeng Subur, Bapak Agus Suparto dan Bapak Tarkosunaryo sebagai narasumber.

Bapak Langgeng Subur dan Bapak Agus Suparto memaparkan Kajian Peraturan pelaksana UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Bapak Tarkosunaryo memaparkan materi strategi pengembangan sertifikasi Akuntan Publik Indonesia menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015 dan perkembangan terkini Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berbasis International Standart on Auditing (ISA) tentang Akuntan Publik.

 
Halaman 1 2 3 4 5 6

e-mail Us

Formulir Pendaftaran KAPA Formulir Pendaftaran OAA Formulir Pendaftaran Awal Rekan Non-Akuntan Publik

Download Undang-Undang | Peraturan Pemerintah :
UU Nomor 34 Tahun 1954
UU AP No. 5 Tahun 2011
Penjelasan UU AP No. 5 Tahun 2011
PP No. 1 Tahun 2013 tentang PNBP
Lampiran PP No. 1 Tahun 2013

PMK No. 90 Tahun 2013

Download Peraturan Lainnya :
PMK No. 25 Tahun 2014 tentang Akuntan Beregister Negara
Lampiran PMK No. 25 Tahun 2014

KMK No. 443 Tahun 2011 tentang Penetapan IAPI sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik

KMK No. 263 Tahun 2014 tentang Penetapan IAI sebagai Asosiasi Profesi Akuntan

PMK No. 17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik
PMK No. 125 Tahun 2008 tentang Jasa Penilai Publik
Aplikasi Laporan Tahunan KAP
Aplikasi Laporan Tahunan KJPP