Silahkan Download Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta Lampirannya

 

PPAJP : " Senantiasa Ikhlas Memberikan PELayanan (SIMPEL) "
Beranda
Beranda
PPAJP menerima Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2014
Thursday, 13 November 2014

 

Korupsi merupakan Kejahatan luar biasa dan untuk menciptakan Indonesia Bebas Korupsi berbagai langkah telah dilakukan, salah satunya adalah dengan memberikan predikat Wilayah Bebas Korupsi kepada sejumlah Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tanggal 30 Oktober 2014 Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) telah menerima penghargaan sebagai Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2014 bersama 11 unit lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan dan diharapkan hal ini dapat mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan yang terbaik dan menjadi model upaya pencegahan korupsi yang efektif.

 
Penetapan Keanggotaan Indonesia pada IFIAR
Thursday, 13 November 2014

 

International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) adalah Forum yang berfungsi sebagai sarana berbagi pengetahuan dan saling tukar pengalaman serta kerja sama antar regulator dan lembaga pengawas akuntan independen. Indonesia sendiri telah bergabung dengan IFIAR pada tahun 2012 (https://www.ifiar.org/Members.aspx) hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada International Forum of Independent Audit Regulators.

 
Pelaksanaan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Di Denpasar
Tuesday, 02 September 2014

Pada tanggal 3 Februari 2014, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara. Dalam peraturan menteri tersebut, terdapat beberapa pengaturan baru yang mengubah profesi Akuntan secara signifikan.

Salah satu perubahan tersebut adalah adanya kewajiban bagi Akuntan untuk mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) sebanyak 30 satuan kredit setiap tahunnya. Selain itu, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan (PPAJP) selaku pembina akuntan juga diwajibkan untuk menyelenggarakan PPL dimaksud sebagai bentuk pembinaan bagi Akuntan.

Kegiatan PPL ini bertujuan untuk terciptanya akuntan yang profesional dan memiliki daya saing dan Akuntan Publik dapat menjaga kompetensinya, khususnya terkait dengan:

  1. Kajian peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik .
  2. Strategi Pengembangan Sertifikasi Akuntan Publik Indonesia menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015.
  3. Perkembangan terkini Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berbasis International Standart on Auditing (ISA).

PPL yang diselenggarakan pada hari Kamis, 28 Agustus 2014 di Ruang Puri Agung Pamecutan Lt. 3, Hotel Puri Ayu, Jalan Jend. Sudirman No. 14A, Denpasar dihadiri oleh 124 peserta dan menghadirkan Bapak Langgeng Subur, Bapak Agus Suparto dan Bapak Tarkosunaryo sebagai narasumber.

Bapak Langgeng Subur dan Bapak Agus Suparto memaparkan Kajian Peraturan pelaksana UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Bapak Tarkosunaryo memaparkan materi strategi pengembangan sertifikasi Akuntan Publik Indonesia menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015 dan perkembangan terkini Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berbasis International Standart on Auditing (ISA) tentang Akuntan Publik.

 
Pelaksanaan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Di Semarang
Monday, 27 October 2014

Pada tanggal 3 Februari 2014, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara. Dalam peraturan menteri tersebut, terdapat beberapa pengaturan baru yang mengubah profesi Akuntan secara signifikan.

Salah satu perubahan tersebut adalah adanya kewajiban bagi Akuntan untuk mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) sebanyak 30 satuan kredit setiap tahunnya. Selain itu, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan (PPAJP) selaku pembina akuntan juga diwajibkan untuk menyelenggarakan PPL dimaksud sebagai bentuk pembinaan bagi Akuntan.

Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan menteri tersebut, PPAJP menyelenggarakan PPL bagi Akuntan di kota Semarang pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan materi terkait dengan perkembangan regulasi profesi akuntansi dan sistem pengendalian mutu untuk Kantor Jasa Akuntansi.

PPL dibuka oleh Bapak Agus Suparto, Kepala Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Kementerian Keuangan.

Kemudian dimulai dengan presentasi oleh Bapak Agus Suparto dan Bapak Triyanto dengan materi Perkembangan Regulasi Profesi Akuntansi. Sesi pertama ini dimoderatori oleh Ibu Nanik Nuryani dengan materi yang disampaikan adalah:

a. legal backing pengaturan profesi Akuntansi di Indonesia;

b. data akuntan, akuntan publik, dan KAP;

c. konsep blueprint pengembangan profesi akuntansi;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara; dan

e. ujian sertifikasi akuntan profesional dan akuntan publik.

PPL yang telah diselenggarakan di Semarang ini berjalan dengan baik. Semua peserta dapat mengikuti kegiatan sampai akhir dan aktif berperan selama kegiatan PPL ini berlangsung.

 
"Whistleblowing System" Kementerian Keuangan
Wednesday, 10 September 2014

Kementerian Keuangan telah memiliki 'whistleblowing system'. Sistem yang diberi nama WISE ini merupakan sebuah sistem berbasis internet yang diharapkan memudahkan masyarakat, pegawai maupun pejabat pemerintahan melaporkan perbuatan-perbuatan yang berindikasi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Aplikasi WISE ini merupakan yang pertama ada di lembaga kementerian negara RI, dimana sebelumnya diawali di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang dinamakan KPK Whistleblower System (KWS).

Layanan yang dapat diakses pada laman www.wise.depkeu.go.id ini dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderalnya Kementerian Keuangan (Itjen). Kita tentu saja tak perlu kuatir dengan kerahasiaan pribadi kita sebagai pelapor karena yang fokus diperhatikan di sana adalah “mutu” laporannya, bukan siapa pelapornya. Secara garis besar, laporan yang bermutu yakni yang akan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti adalah laporan yang memenuhi syarat 5W+1H yaitu memenuhi unsur What, Where, When, Who, dan How. Terlebih lagi jika laporan kita diperkuat dengan bukti baik itu foto, dokumen dan lain-lainnya. Untuk lebih detailnya kita dapat mengakses langsung laman tersebut dan mencoba bertanya jika ada hal yang kurang jelas.

 

e-mail Us

Formulir Pendaftaran KAPA Formulir Pendaftaran OAA Formulir Pendaftaran Awal Rekan Non-Akuntan Publik

Download Undang-Undang | Peraturan Pemerintah :
UU Nomor 34 Tahun 1954
UU AP No. 5 Tahun 2011
Penjelasan UU AP No. 5 Tahun 2011
PP No. 1 Tahun 2013 tentang PNBP
Lampiran PP No. 1 Tahun 2013

PMK No. 90 Tahun 2013

Download Peraturan Lainnya :
PMK No. 25 Tahun 2014 tentang Akuntan Beregister Negara
Lampiran PMK No. 25 Tahun 2014

KMK No. 263 Tahun 2014 tentang Penetapan IAI sebagai Asosiasi Profesi Akuntan

PMK No. 17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik
PMK No. 125 Tahun 2008 tentang Jasa Penilai Publik
Aplikasi Laporan Tahunan KAP
Aplikasi Laporan Tahunan KJPP